Perjudian online ilegal menjadi persoalan global yang tidak hanya mengancam tatanan sosial, tetapi juga merugikan negara dari sisi ekonomi dan keamanan digital. Meski pemerintah terus melakukan pemblokiran dan penindakan, situs-situs judi ilegal terus bermunculan dengan metode yang semakin canggih. Hal ini menunjukkan bahwa menutup situs judi ilegal bukanlah perkara mudah, terutama dari sisi hukum.
Artikel ini akan membahas berbagai tantangan hukum yang dihadapi negara dalam upaya menutup situs judi ilegal.
1. Situs Berbasis di Luar Negeri
Tantangan terbesar adalah yurisdiksi. Banyak situs judi ilegal diakses dari Indonesia, tetapi dioperasikan dari negara lain (seperti Filipina, Curacao, Kamboja, atau bahkan Eropa). Ini menimbulkan kendala hukum seperti:
- Tidak adanya kewenangan langsung untuk mengadili operator asing.
- Sulit meminta pemilik situs hadir di pengadilan Indonesia.
- Proses hukum lintas negara membutuhkan kerja sama diplomatik dan hukum internasional yang panjang.
Contoh: Jika sebuah situs berlisensi di Curacao tetapi menawarkan layanan ke warga Indonesia, pemerintah Indonesia tidak bisa serta-merta menuntut operatornya tanpa kerja sama hukum bilateral.
2. Penggunaan Domain dan Server yang Sering Berganti
Situs judi ilegal sangat adaptif. Ketika satu domain diblokir, operator:
- Segera mengganti nama domain (misalnya: dari
judi88.commenjadijudi888.net). - Menggunakan teknik mirroring, yakni membuat salinan situs di banyak alamat yang berbeda.
- Menyembunyikan server di lokasi yang berbeda-beda melalui layanan cloud hosting dan CDN anonim.
Hal ini membuat pemblokiran bersifat sementara dan reaktif, bukan solusi permanen.
3. Hukum yang Belum Sepenuhnya Adaptif terhadap Teknologi
Banyak regulasi terkait perjudian masih didasarkan pada undang-undang lama yang tidak mengantisipasi realitas digital modern:
- KUHP dan UU ITE memiliki pasal umum yang mengatur perjudian, tetapi belum sepenuhnya mengatur spesifik teknis tentang situs web, hosting, iklan digital, dan transaksi kripto.
- Tidak ada sanksi tegas terhadap penyedia layanan digital (hosting, pembayaran, atau promosi) yang membantu situs ilegal.
Akibatnya, proses hukum menjadi lambat karena harus menafsirkan pasal lama untuk situasi teknologi baru.
4. Keterbatasan Bukti Digital yang Sah Secara Hukum
Untuk membawa kasus ke pengadilan, diperlukan bukti yang kuat dan sah secara hukum, antara lain:
- Bukti digital harus bisa diverifikasi dan tidak bisa dimanipulasi.
- Harus ada pembuktian siapa yang berada di balik situs (nama, rekening, identitas).
- Pengumpulan bukti digital memerlukan izin khusus (misalnya, penetapan penyadapan atau penggeledahan digital).
Namun, operator judi sering menggunakan:
- Identitas palsu
- VPN dan IP dinamis
- Cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sulit dilacak
Semua ini menyulitkan proses penegakan hukum.
5. Kurangnya Regulasi terhadap Afiliasi dan Promotor
Salah satu metode penyebaran situs judi ilegal adalah melalui:
- Influencer atau konten kreator yang mempromosikan situs di media sosial
- Afiliasi yang mendapatkan komisi dari trafik pemain
Saat ini, belum banyak negara, termasuk Indonesia, yang memiliki regulasi spesifik untuk menindak promotor digital ini, meski mereka adalah bagian dari ekosistem judi ilegal.
6. Perlindungan Hukum dari Negara Asal Operator
Beberapa negara tempat situs judi ilegal beroperasi justru melindungi operator sebagai bagian dari bisnis lokal mereka. Misalnya:
- Negara membolehkan warganya mendirikan situs judi asalkan tidak ditujukan ke konsumen domestik.
- Operator memiliki lisensi dari regulator lokal meskipun situsnya menargetkan pasar asing.
Ini menciptakan konflik yurisdiksi antara hukum Indonesia dan hukum negara asal operator.
Kesimpulan
Menutup situs judi online ilegal adalah tantangan berat, bukan hanya dari sisi teknis tetapi juga hukum internasional, yuridiksi, dan pembuktian digital. Situs-situs ini terus beradaptasi dengan teknologi dan celah hukum, membuat penegakan regulasi menjadi permainan kejar-kejaran tanpa akhir. Oleh karena itu, dibutuhkan:
- Reformasi hukum yang lebih adaptif terhadap teknologi digital
- Kerja sama internasional yang erat dalam pemberantasan perjudian lintas batas
- Strategi preventif melalui edukasi dan literasi digital kepada masyarakat
Tanpa solusi menyeluruh, situs judi ilegal akan terus bermunculan dan menghindari jerat hukum, meski upaya pemblokiran terus dilakukan.